Surat Keberatan Walikota, Berdampak Bebani Masyarakat

0

BENGKULU, dclick.id – Peraturan Walikota (Perwal) Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Nilai Dasar Tanah dan Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibatalkan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beberapa waktu lalu, mendapat keberatan dari Walikota H. Helmi Hasan yang mengirimkan surat keberatan terhadap keputusan Gubernur tersebut.

Dalam surat keberatan Walikota tertanggal 24 Januari 2022 tersebut, bertuliskan berdasarkan Pasal 176 angka 3 Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah secara keseluruhan ketentuan Pasal 251 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagai dasar hukum kewenangan Gubernur/Wakil Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sudah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan bupati/Walikota. Oleh sebab itu kami mengajukan keberatan atas keputusan Gubernur dimaksud.

Ket foto : Walikota H. Helmi Hasan yang mengirimkan surat keberatan terhadap keputusan Gubernur tersebut.-(dclick.id).mlnd

“Sebetulnya Perwal itu sudah sejak lama dikeluhkan masyarakat. Dan kalau Gubernur yang merupakan Wakil dari Pemerintah Pusat sudah membatalkan, seharusnya Pemerintah Kota harus ikut menjalankan keputusan Gubernur tersebut. Bukan malah kembali membuat Polemik dengan membuat surat keberatan lagi. Ini tentu akan terus berpolemik,” terang Ketua DPD REI Provinsi Bengkulu, Yudi Darmawansyah.

Ditambahkan Yudi yang juga Anggota DPRD Kota ini, seharusnya Pemkot mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini karena BPHTB itu ditanggung oleh konsumen. “Apalagi nilai BPHTB sampai sebesar itu bakal memukul daya beli masyarakat. Seharusnya Walikota harus bijak, dan memikirkan keluhan masyarakat yang selama ini terjadi,” tambahnya.

Ket foto : Walikota H. Helmi Hasan yang mengirimkan surat keberatan terhadap keputusan Gubernur tersebut.-(dclick.id).mlnd

Diungkapkan Yudi, sebelumnya REI juga tidak sendirian meminta revisi perwal tersebut, namun juga asosiasi notaris di Kota Bengkulu juga menyampaikan keberatan yang sama. Hal itu karena masyarakat akan semakin terbebani dengan ketentuan itu, karena kenaikan mencapai 300 kali lipat, bahkan lebih.

“Apalagi bila aturan itu dipertahankan juga akan menganggu pembangunan dan penjualan properti di Kota Bengkulu. Apalagi Anggota REI adalah salah satu objek pajak yang terkait dengan PAD. Sumbangsih terbesar PAD Kota Bengkulu salah satunya dari sektor perumahan dan properti. Kalau sektor ini terhambat, maka program pemerintah juga akan terganggu,” beber Yudi. (**)

Penulis : Rifki

Editor : Melinda

Leave A Reply

Your email address will not be published.