Dewan Kota Bengkulu Melempem, Pengawasan Samisake Rendah

0

Bengkulu, Dclick.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu melempem terkait tugas dan fungsi pengawasan. Salah satu yang menjadi perhatian saat ini yakni dana bergulir satu miliar satu kelurahan (Samisake) macet.

Pasalnya, fungsi pengawasan dan kontroling terhadap program Pemkot Bengkulu satu miliar satu kelurahan (Samisake) lemah oleh DPRD Kota Bengkulu. Selain pengawasan juga salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD yakni fungsi legislasi dan anggaran.

Jefri Lintang selaku masyarakat kota Bengkulu, sekaligus Ketua GPPRI (Gerakan Pemantau pembangunan Republik Indonesia), mempertanyakan dimana selama ini hasil audit dari pansus yang telah dibentuk dewan tersebut. Jangan hanya bisa membentuk pansus tetapi tidak ada hasilnya.

“Dimano fungsi DPRD yang katonyo tugasnyo melakukan pengawasan itu, kok seolah melakukan pembiaran,” ujar Jefri kesal, Sabtu (2/4).

Lemahnya pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap pelaksanaan pemerintahan sambung Jefri, berdampak pada stabilitas yang sangat merugikan rakyat. Ini katanya semakin menambah ketidakpercayaan publik terhadap DPRD Kota Bengkulu sebagai pemimpin lembaga legislatif yang notabene sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Dilanjutkan Jefri, ia menilai bahwa program ini belum terasa manfaatnya. Yang ada malah saat ini menimbulkan masalah dan lari dari tanggung jawab serta kewajibannya membayar selaku peminjam dana, masyarakat sanggup meminjam tetapi tak sanggup bayar.

“Kalau memang bermanfaat samisake ini, apa manfaatnya. mereka hanya bisa minjam, tetapi dak mau bayar, ini yang menghambat program-program kedepannya,” terang Jefri.

Jika penerima dana bergulir ini tidak juga melakukan pembayaran maka akan adanya sanksi, dimana bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk menahan perizinannya serta menahan hak-hak sementara waktu. Tentu dalam hal ini Pemerintah Kota Bengkulu juga harus bertangung jawab atas program Samisake. Mengingat anggaran digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (R)

Leave A Reply

Your email address will not be published.